PEREKONOMIAN INDONESIA ZAMAN SOEHARTO

Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia.

 Sebelum rencana pembangunan melalui Repelita dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang jelas, IGGI juga membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia.

 Dampak Repelita terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada tingkat makro, pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974, juga pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan ekonomi Indonesia semakin besar.

 Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke Negara semi industri.

1.     REPELITA I

TUJUAN : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan yang menekankan pada bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam tahap berikutnya.

SASARAN : pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita I adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

KEBIJAKAN :

1. Memberikan bibit unggul kepada petani dan melakukan beberapa eksperimen untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan hama tersebut.
2. Memperbaiki infrastuktur yang digunakan oleh sektor pertanian seperti jalan raya, sarana irigasi sawah dan pasar yang menjadi tempat dijualnya hasil pertanian.
3. Melakukan transmigrasi agar lahan yang berada di kalimantan, sulawesi, maluku dan papua dapat diolah agar menjadi lahan yang mengahasilkan bagi perekonomian.

SEJARAH SINGKAT REPELITA 1

REPELITA I ini merupakan lam­- piran dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di   depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 15 Agus­tus 1974.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/1968 dibentuklah Kabinet Pemba­-  ngunan dengan tugas pokok melaksanakan Panca Krida.

Dalam rangka melaksanakan krida ke-2 dari Panca Krida Kabinet Pembangunan, yaitu menyusun dan melaksanakan  Rencana Pembangunan Lima Tahun, maka Pemerintah menyu-­      sun suatu rencana pembangunan yang dituangkan dalam Ke­putusan Presiden No. 319 tahun 1968 dan yang disebut  Rencana Pembangunan Lima Tahun I atau Repelita I.

Pelaksanaan Repelita I dimulai pada 1 April 1969 berte­patan dengan dimulainya tahun anggaran baru1969/70,dan dan berakhir pada 31 Maret 1974 bertepatan dengan berakhirnya tahun anggaran 1973/74 Dengan demikian maka Repelita I meliputi tahun anggaran 1969/70 sampai dengan tahun  ang­garan 1973/74.

Pelaksanaan Repelita I setiap tahunnya dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pelaksanaan tahun demi tahun termasuk penyediaan biayanya terlebih dahulu disetujui oleh Dewan   Perwakilan   Rakyat dalam bentuk Undang-undang.

2.    REPELITA II

TUJUAN : untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan meletakkan landasan  yang  kuat   untuk   tahap   pembangunan   berikutnya.

SASARAN : Pengembangan sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Selain itu sasaran Repelita II ini juga perluasan lapangan kerja

KEBIJAKAN :

1.      Pemerataan kesempatan kerja,

2.      Pengembangan golongan ekonomi lemah dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha,

3.      Pengembangan koperasi,

4.      Transmigrasi

5.      Investasi Pemerintah yang dilaksanakan melalui anggaran pembangunan negara.

6.      Menerapkan prinsip anggaran berimbang 

7.      Pengadaan program padat karya

SEJARAH SINGKAT REPELITA II

Laporan ini berisikan hasil pelaksanaan pembangunan selama     lima tahun periode Repelita II yang berlangsung dari tanggal 1 April 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1979 dan merupakan lampiran dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1979.

Hasil pelaksanaan dari masing-masing empat tahun pertama Repelita II telah disampaikan sebagai lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus. Laporan kali ini tidak hanya melaporkan hasil pelaksanaan selama tahun terakhir 1978/79, tetapi juga mengenai keseluruhan hasil pelaksanaan selama lima tahun dari tahun anggaran 1974/75 sampai dengan tahun ang¬garan 1978/79.

Sesuai dengan GBHN maka tujuan Repelita II adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan Repelita III dan selanjutnya. Di dalam mencapai tujuan tersebut Repelita II melanjutkan    usaha yang telah dijalankan selama Repelita I. Di samping itu Repelita II juga mulai menggarap secara lebih dalam masalah-masalah yang sejak semula disadari belum terpecahkan dalam Repelita I misalnya masalah perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan hasil-hasil pembangunan, masa¬lah pendidikan, kesehatan, koperasi, transmigrasi dan lain-lain.

Segala usaha yang dijalankan selama Repelita II ke arah tujuan seperti tersebut di atas tetap dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan terus menerus dan selalu berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan ini tetap diusahakan di dalam suatu keseimbangan yang serasi tanpa ada unsur yang dikorbankan. Usaha ini selama Repelita II ternyata bukanlah hal yang mudah oleh karena banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi baik yang bersumber dari luar negeri oleh karena berbagai krisis ekonomi dunia maupun yang bersumber dari dalam negeri seperti krisis keuangan Pertamina dan hambatan-hambatan dalam produksi pangan.

PRESTASI REPELITA I & II

1. Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun
2. Investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen dari PDB selama 10 tahun
3. Kontribusi tabungan meningkat dari 23 persen menjadi 55 persen • Sumber penghasilan utama devisa adalah ekspor minyak bumi kurang lebih 2/3 dari total penerimaan
4. Inflasi rata-rata 17 persen
5. Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan 11,8 persen dari pengeluaran kondisi Boom minyak tahun 1973 dan 1978
6. Kebijakan devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/$

KESIMPULAN : Dari hasil yang di torehkan oleh program Repelita 1 dan 2 pemerintah dan masyarakat Indonesia patut bangga karena hasil yang di capai sudah lumayan memuaskan dibandingkan tahun sebelum diadakannya program ini.

3.    REPELITA III

Pada Repelita III prioritas utama pemerintahan dalam rencana pembangunan perekonomian indonesia terletak pada sektor pertanian dimana sektor ini ditujukan pada swasembada pangan. Selain itu juga dilakukan peningkatan pada sektor industri yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Kebijakan pembangunan ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dan penyediaan lapangan kerja . Kewenangan pengelolaan dana pembangunan disentralisasikan oleh departemen / LPND teknis melalui dokumen DIP dan desentralisasi oleh daerah melalui dokumen SPABP. Untuk mekanisme penyaluran dana pembangunan melalui sentarlisasi DIP dan anggaran didaerahkan (SPABP). adapun mekanisme perencanaan pembangunan yaitu TOP DOWN TRANSISI BOTTOM UP . Untuk arah kebijakan program pembangunan pada masa ini yaitu berarah ke pembangunan sektor .

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1979-1984 atau pada masa Repelita III pemerintah memfokuskan rencana pembangunan perekonomian pada sektor pertanian yang menuju swasembada pangan dan industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Di awali pertumbuhan ekonomi amat tinggi pada tahun 1980-1981 (1981 : 11%) dan kemudian merosot menjadi 2,2 persen pada tahun 1982 . dan untuk mennagulangi resesi ekonomi (kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun) dengan program deregulasi dan liberalisasi (1983-1988).

pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi. Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita (REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah orde baru di Indonesia) yakni:

Ø  Repelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984)
Titik Berat Repelita III: Pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang selanjutnya. Menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecendrungan harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalakan ekspor mapun pajak-pajak dalam negeri.

Dalam Repelita III unsur pemerataan lebih ditekankan dengan tetap memperhatikan "logi" lainnya melalui kebijaksanaan delapan jalur pemerataan yang intinya adalah:

Ø  Pemerataan kebutuhan pokok rakyat , terutama pangan, sandang, dan perumahan.

Ø  Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan.

Ø  Pemerataan pembagian pendapatan.

Ø  Pemerataan perluasan kesempatan kerja.

Ø  Pemerataan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah.

Ø  Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

Ø  Pemerataan pembangunan antar daerah.

Ø  Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pada akhir tahun Repelita III perkembangan yang terjadi di lingkup Internasional adalah bahwa nilai dollar menguat, tingkat bunga riil di AS menguat, dana mengalir ke AS, likuiditas Internasional meningkat dan semakin beratnya beban utang negara-negara yang sedang erkembang.

4.    REPELITA IV

Pada periode Pelita IV ini, letak titik beratnya hampir sama dengan periode Pelita III. Hanya saja yang membedakan adalah kalau di Pelita III lebih menekankan pada industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan pada periode Pelita IV ini lebih ditekankan pada “meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan. Selain itu, yang ditargetkan dalam periode Pelita IV ini adalah dilakukannya program KB dan rumah untuk keluarga.

Pada periode Pelita IV ini, swasembada pangan dalam sektor pertanian berhasil dicapai. Terbukti dengan berhasilnya Indonesia memproduksi beras 25,8 ton pada tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan di FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah untuk periode ini :

1.      Kebijakan INPRES no.5 tahun 1985 yaitu meningkatkan ekspor nonmigas dan pengurangan biaya tinggi dengan :

·         Pemberantasan pungutan liar (pungli)

·         Memberantas dan menghapus biaya-biaya siluman

·         Mempermudah prosedur kepabeanan

2.      Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM), yaitu mendorong sektor swasta di bidang ekspor dan penanam modal.

3.      Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negri.

4.      Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang perdagagan, moneter, dan penanam modal dengan cara :

·         Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku

·         Proteksi produksi yang lebih efisien

·         Kebijakan penanam modal

5.      Paket Kebijakan 15 Januari 1987. peningkatan efisiensi,inovasi dan produktivitas beberapa sektor industri menengah keatas untuk meningkatkan ekspor nonmigas.

Program KB dan swasembada pangan berhasil namun cenderung hanya terdapat di pulau Jawa saja. Beban Hutang luar negeri membesar. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

Apa yang dialami pada periode Repelita III, ternyata masih dialami pada periode Repelita IV ini. Bahkan pada periode ini harga minyak bumi turun sangat tajam. Masalah yang semakin nampak dan dirasakan adalah masalah tenaga kerja yang melaju pada tingkat kurang lebih 2,7% per tahun. Pada tahun 1983 jumlah tenaga kerja adalah 64 juta dan tahun 1988 diperkirakan akan menjadi 73 juta. Sementara angka pertumbuhan direncanakan hanya 5% pertahun selama Pelita IV. Di samping ciri-ciri pokok dan pola unit produksi juga merupakan hambatan bagi berkembangnya ekspor Indonesia, bahkan menghambat pertumbuhan secara keseluruhan.

Suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam periode yang amat sulit ini adalah pada tahun 1984 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras (tahun 1980 indonesia mengimpor beras sebanyak 2 juta ton, tahun 1981 mengimpor 0,54 juta ton, tahun 1982 mengimpor 0,31 juta ton, tahun 1983 mengimpor 0,78 juta ton). Dengan demikian devisa yang sebelumnya digunakan untuk mengimpor beras dapat digunakan untuk keperluan pembangunan. Pedoman pembangunan pada periode ini adalah GBHN tahun 1983 yang pada intinya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan GBHN sebelumnya.

Usaha-usaha untuk melanjutkan deregulasi pada periode ini semakin ditingkatkan dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi mekanisme pasar, khususnya yang berkaitan dengan aspek moneter, kelancaran arus barang yang ada pada giliran berikutnya diharapkan dapat meningkatkan produksi (Inpres No.4/1985). namun dengan situasi Internasional yang tidak menentu pada tahun1986/1987 Neraca Pembayaran Indonesia menghadapi tekanan berat. Lebih-lebih karena turunnya harga minyak bumi. Untuk mengatasi ancaman itu, sekali lagi pemerintah memberlakukan kebijaksanaan devaluasi rupiah terhadap dollar AS sebesar 31% pada 12 September 1986. Tujuan utama devaluasi ini pada dasarnya untuk mengamankan neraca pembayaran selain untuk meningkatkan ekspor Indonesia, meningkatkan daya saing produk Indonesia dan mencegah larinya rupiah ke luar negeri. Namun harus diingat bahwa dengan devaluasi ini, jumlah hutang Indonesia semakin besar.

Untuk memperbaiki pola unit produksi yang membuat biaya ekonomi tinggi sehingga produk Indonesia kurang dapat bersaing di luar negeri, pemerintah memberlakukan kebijaksanaan 6 Mei 1986. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam negeri dan daya saing barang ekspor bukan migas melalui pemberian kemudahan tata niaga, fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk serta pembentukkan kawasan berikat. Kemudian pada 30 Juni 1986 Sertifikat Ekspor dihapus. Kebijaksanaan 6 Mei ini kemudian disempurnakan dengan kebijaksanaan 25 Oktober 1986, sekaligus sebagai penunjang kebijaksanaan devaluasi 12 September 1986 yang intinya mendorong ekspor non-migas melalui penggantian sistem bukan tarif menjadi sistem tarif secara bertahap, juga penyempurnaan ketentuan bea masuk dan bea masuk tambahan. Sejalan dengan itu bea fiskal ke luar negeri dinaikkan dari Rp 150.000,- per orang menjadi Rp 250.000,- perorang. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1986 ekspor dalam bentuk barang mentah (rotan, jangat, dan kulit) dilarang.

Pada tahun-tahun terakhir Repelita IV, perekonomian Indonesia semakin dibebani dengan meningkatnya hutang luar negeri sebagai akibat depresiasi mata uang dollar Amerika Serikat terhadap Yen dan DM kurang lebih sebesar 35%. Namun dalam situasi sulit seperti ini, APBN tahun 1987/1988 naik kurang lebih 6,6% di bandingkan dengan anggaran sebelumnya.

Penyebab utamanya adalah bahwa negara minyak sudah meningkat pada tingkat rata-rata US$ 15 per barel. Yang juga sedikit menggembirakan adalah pada tahun 1987 ekspor non-migas telah dapat melampaui ekspor migas. oleh para pengamat naiknya ekspor non-migas ini disambut dengan dua pandangan. Di satu pihak beranggapan bahwa meningkatnya ekspor non-migas ini disebabkan karena deregulasi yang selama ini secara intensif dilakukan, namun pengamat yang lain berpendapat bahwa naiknya ekspor non-migas ini disebabkan karena depresiasi dollar Amerika terhadap Yen dan DM, karena ternyata ekspor indonesia ke Jepang dan Jerman Barat merupakan bagian tindakan kecil dari keseluruhan ekspor Indonesia. Pengamatan masih perlu dilakukan untuk menyusun kebijakan. Namun yang pasti bahwa target pertumbuhan sebesar 5% per tahun selama Repelita IV sangat sulit dicapai.

5.    REPELITA V

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.

Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

Ekspansi kegiatan ekonomi selama tahun-tahun 1989-1991 ada sangkut pautnya dengan kebijaksanaan  deregulasi pemerintah, yang sudah mulaid ilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1983. Rangkaian tindakan deregulasi di atas memberi dorongan kuat terhadap kegiatan dunia swasta, yang beberapa tahun terakhir ini telah menjadi faktor penggerak dalam ekspansi ekonomi.

-          Ekspansi ekonomi di atas telah disertai oleh ekspansi moneter yang besar, sebagai akibat naiknya permintaan domestik (domestic demand) yang mencakup tingkat investasi maupun tingkat konsumsi. Ekspansi ekonomi yang ditandai oleh laju pertumbuhan  pesat selama tiga tahun berturut-turut ini dianggap terlalu panas (overheated) dari sudut kestabilan keuangan moneter (Soemitro Djojokusumo, 1993).

A.   Masalah-masalah yang dihadapi

·         Kecenderungan terjadinya ekspansi ekonomi berbarengan dengan ekspansi moneter, sehingga ekonomi memanas (overheated) jika dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan kestabilan ahrga dalam negeri dan melemahkan kedudukan negara kita dalam hubungan ekonomi internasional (khususnya dibidang neraca pembayaran luar negeri).

a.      IndikatorEkspansiEkonomi

·         Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat : 5,8% (1988), 7,5% (1989), 7,1 (1990)

·         Investasi dunia swasta yang meningkat : 15% (1983), 17% (1991). Pangsa investasi asing berkisar 25% dari total nilai investasi swasta domestik.

b.      IndikatorekspansiMoneter

·         Jumlah uang beredar meningkat : 40% (189), 44% (1990)

·         Kredit perbankan meningkat : 48% (1989), menjadi 54% (1991)

·         Laju inflasi meningkat : 5,5% (1988), 6,0% (1989) 9,5% (1990-1991)

·         Defisit tahun berjalan meningkat : US$1.6 miliar (1989), US$3.7 miliar (1990) dan US$4.5 miliar (1991). (Soemitro Djojohadikusumo, 1993)

B.   Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah

-          Berlangsungnya proses pemulihan ekonomi sampai kegiatan ekonomi meningkat cepat sehingga memanas (overheated) berlangsung selama tahun ke 4, ke 5 pelaksanaan PELITA IV dan tahun ke 1 PELITA V (1987/1988 – 1989/1990) dan ekonomi memanas ini berlangsung terus sepanjang PELITA V  (1989/1990 – 1993/1994)

·         Kondisi ekonomi yang memanas perlu didinginkan dengan kebijaksanaan uang ketat.

·         Kebijaksanaan uang ketat (TMP = tight money policy)

Untuk “mendinginkan” kondisi ekonomi yang terlalu panas dilakukan kebijaksanaan fiskal dan moneter/ perbankan :

·         Meningkatnya penerimaan dalam negeri : Rp 28.73 triliun (1989/1990), Rp 39,54 triliun (1990/1991), Rp 41,58 triliun (1991/1992)

·         Moneter / perbankan

C.   Membatasi kredit bank melalui politik diskonto (suku bunga) didukung operasi pasar terbuka dengan instrument SBI dan SBPU.

D.   Mengawasi likuiditas bank melalui ketentuan LDR (Loan to Deposit Ratio) dann CAR (Capital Adequacy Ratio).

Dampak TMP : pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,6% (1991) menjadi 6,3% (1992) dan inflasi menurun dari 9,5% (1991) menjadi 4,9% (1992). (Soemitro Djojohadikusumo, 1993: angka-angka : Nota Keuangan dan Rancangan APBN 1994/1995).

6.    PELITA VI

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997.

 Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas ditengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pembagunan tidak merata.

 Tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi beban negara seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya. Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

  

Faktor Penyebab Kegagalan Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru

Ketika krisis moneter melanda Indonesia, semua pihak tersentak melihat indikator ekonomi Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, krisis ekonomi telah memporak-porandakan “keberhasilan” pertumbuhan ekonomi Indonesia (rata-rata 7-8 %) selama tiga dekade menjadi minus 13 %. Ironisnya, dalam beberapa bulan kemudian, krisis justru semakin parah dan mengarah pada potret ekonomi Indonesia yang suram. Misalnya, selama dilanda krisis, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta, angka pengangguran meroket menjadi 20 juta jiwa, bahkan laju inflasi mendekati angka 100 % (hiperinflasi).

            Sikap mental Orde Baru yang tak lagi menghargai supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM), demokratisasi dan lingkungan hidup memang tak sejalan dengan gerakan reformasi. Orde Baru bukan menyangkut orang per orang, melainkan sikap mental dan pola pikir yang mempengaruhi seseorang. Tanpa perubahan terhadap sikap mental itu, apa pun gerakan reformasi yang dilakukan takkan berhasil. Karena itu, mentalitas Orde Baru harus diubah. Gerakan reformasi, lanjutnya, bisa berhasil walaupun dilakukan oleh mereka yang pernah menjadi pejabat Orde Baru. Asalkan, mereka sudah mengubur mentalitas Orde Baru serta mengubahnya menjadi sikap mental yang sesuai dengan gerakan reformasi. Sebaliknya, reformasi bisa gagal walaupun dilaksanakan oleh orang lain, yang bukan mantan pejabat Orde Baru, tetapi mereka memiliki mentalitas Orde Baru. Mentalitas Orde Baru, muncul karena penguasa mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding rakyat. Akibatnya, aparat pun merasa harus dilayani oleh rakyat, dan menempatkan rakyat bagai peminta-minta pelayanan. Padahal, aparat sesungguhnya harus berperan melayani masyarakat.

            Bahkan, dengan porsi kekuasaan pemerintah yang terlalu kuat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kasus pertanahan misalnya, rakyat yang merasa haknya dirampas cuma bisa berunjuk rasa atau membangun tenda di atas tanahnya. Namun itu tidak akan bertahan lama. Rakyat pun pasti kalah, BPN tengah melakukan perubahan sikap mental aparatnya. Pelayanan kepada rakyat di bidang pertanahan kini semakin dipermudah. Orde Baru bagaikan seorang raksasa yang kini tengah menghadapi sakratul maut. Bahkan mungkin secara medis raksasa Orde Baru itu sudah mati. Tetapi seperti mahluk hidup, yang menghadapi ajalnya, raksasa Orde Baru kini sedang mengge-lepar-gelepar sekarat dan beberapa bagian tubuhnya bergerak tidak terkendali.

            Dibutuhkan waktu yang panjang untuk dapat mengendalikan gerakan “bagian tubuh” Orde Baru yang tidak terkendali itu. Pemerintah dapat melakukan kekerasan untuk mempercepat kematian Orde Baru. Tetapi ini akan menghasilkan raksasa baru yang barangkali akan dihadapi rakyat, seperti menghadapi Orde Lama maupun Orde Baru, 10-20 tahun yang akan datang. Sebab itu, pemerintah dan ABRI memilih pendekatan persuasif, sekalipun butuh waktu dan kesabaran.

            Pendekatan yang dilakukan pemerintah serta ABRI dalam menangani berbagai kerusuhan, memang bukan suatu yang populer. Akibatnya, ABRI dan pemerintah dianggap lemah. Banyak tokoh masyarakat yang menghujat pemerintah. Pemerintah saat ini selalu dalam posisi terpojok, kalah, dan selalu salah. Sebaliknya, kalangan humas pemerintah kurang mampu menghadapi pendapat masyarakat yang menyudutkan pemerintah.

            Keberhasilan pembangunan belumlah tentu sebuah keberhasilan. Bahkan, keberhasilan pembangunan-khususnya selama Orde Baru, bisa menjadi perusakan alam dan kerugian besar untuk masyarakat daerah. Ini terjadi, karena pelaksanaan pembangunan kurang memperhatikan analisis dampak sosial. Juga pengaruh banyaknya pejabat-pejabat yang menguasai sistem-sistem untuk kepentingan diri mereka masing-masing sebagaimana yang telah menjadi ciri dari pemerintahan dan masyarakat Orde Baru.

           

Suatu golongan yang tidak disenangi kemudian menjadi disenangi, akan ikut membantu memperlancar perubahan. Namun suatu golongan yang telah berada dalam situasi yang menyenangkan, menikmati banyak hak istimewa, kekuasaan dan duit, mereka akan bertahan sekuat mungkin. Itulah keadaan yang terjadi sekarang, golongan status quo sangat kuat.

            Para pejabat Orde Baru selalu menyatakan penguasaan mereka atas sumber-sumber ekonomi politik dan birokratik itu untuk kepentingan pembangunan bangsa, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta janji-janji pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Namun pada dasawarsa 1980-an, gerakan mahasiswa secara jitu menemukan fakta bahwa “pembangunan telah memakan korban” bagi warga masyarakat yang justru tergusur dari tanah mereka. Setiap upaya mempersoalkan nasib rakyat tak jarang diperhadapkan dengan tudingan “mengganggu jalannya pembangunan”. Jika mempersoalkannya ke tingkat internasional, aparat Orde Baru menudingnya sebagai “menjelek-jelekkan bangsa” atau “menjual bangsa” ke pihak asing.

            Tujuan nasionalisme Orde Baru sangat jelas, yakni mempertahankan kepentingan KKN mereka dengan dua target.:

·         Kekuatan-kekuatan rakyat tak dapat berkembang dan tetap lumpuh, sehingga rakyat tak bisa bersuara atas praktik KKN Orde Baru.

·         Mengobarkan nasionalisme untuk mencegah dan mengacaukan upaya aktivis hak asasi manusia untuk memperkarakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (human rights violation).

Hasil yang diharapkan pemimpin Orde Baru yang mengobarkan nasionalisme sempit itu, ada dua hal. Pertama, mereka kebal dari hukum (impunity). Semua praktik KKN yang mereka jalankan, tidak dapat dihukum, sehingga kepentingan-kepentingannya tetap lestari. Mereka untouchable-tidak bisa dijangkau hukum. Kedua, mereka juga bebas bergentayangan melakukan penindasan hak asasi manusia, memangsa korban dari bangsanya sendiri.

Nasionalisme yang digembor-gemborkan oleh Orde Baru jelas berusaha keras mematikan gerak aktivis hak asasi manusia dengan berbagai siasat dan intrik yang kotor. Dengan siasat dan intrik kotor itulah pengibar nasionalisme ini mengelabui kita semua, sehingga berbagai pelanggaran hak asasi manusia tidak diungkap dan tidak pula diperkarakan.

Otoritarianisme Orde Baru telah berulang kali menuduh para aktivis hak asasi manusia sebagai “agen asing” atau “agen Barat” sambil terus menimbulkan korban-korban atas bangsanya sendiri. Kita semua terus-menerus berusaha dibenamkan dalam perangkap kesadaran untuk melupakan kekejaman yang diperbuat Orde Baru atas bangsanya sendiri.
Nasionalisme Orde Baru tak peduli jatuhnya korban dari bangsanya sendiri yang terhempas menemui ajalnya sejauh kepentingan KKN tidak digugat rakyat. Bahkan dengan praktik yang berkualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) – kejahatan yang merupakan musuh seluruh umat manusia – jika perlu dilakukannya. Untuk menutupinya pejabat Orde Baru dan pewarisnya sering menangkalnya dengan pernyataan angkuh: “jangan campuri urusan dalam negeri Indonesia”.

Pembangunan yang terjadi di zaman Orde Baru pada awalnya bisa membuat pendapatan per kapita naik empat kali, dari sekitar US$ 250 sampai sekitar US$ 1.000 per kapita setahun. Namun kemudian Orde Baru ternyata hanya menyuburkan korupsi dan memperbesar kesenjangan sosial. Di lain pihak, secara statistik juga bisa dibuktikan bahwa tingkat kemiskinan berkurang. Tingkat kesejahteraan, yang bisa diukur dengan konsumsi per kapita beras, gandum, BBM, listrik, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan sebagainya, semua naik banyak. Kalau sekarang, lima tahun sesudah digempur krisis ekonomi yang dahsyat, tingkat konsumsi publik masih cukup dan sebagian terbesar masyarakat tidak lapar dan merana –dibandingkan dengan tahun 1966– maka semuanya ini adalah hasil perbekalan dari zaman Orde Baru.

Sedangkan penanaman modal asing sangat diperlukan karena divestasi perusahaan-perusahaan yang karena krisis dikuasai oleh negara, dan juga akibat dari skema debt-equity swap yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang besar beban utangnya kepada pihak luar negeri. Begitu juga kebijakan lalu lintas devisa sudah tidak baik dipadukan dengan sistem nilai tukar mata uang tetap, tanpa fundamental ekonomi yang kuat terhadap pengaruh globalisasi. Memang pemerintahan yang buruk (bad governance) tercermin dalam maraknya KKN bukan penyebab utama masuknya Indonesia ke dalam krisis, tetapi hal itu jelas amat memperburuk keadaan.

Setting kapitalisme global terhadap Indonesia bukanlah suartu hal yang baru dilakukan. Kenaikan rezim Soeharto dulu sedikit banyaknya mendapat dukungan dari negara-negara maju. Setting itu juga dimainkan untuk menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya karena praktek korupsi cukup parah, dukungan yang tadinya diberikan lambat laun dicabut sampai akhirnya Soeharto terjungkal. Pada masa krisis ekonomi sebelum kejatuhannya, Soeharto tampak setengah hati menjalankan kebijakan Bank Dunia dan IMF. Tetapi karena Soeharto tidak mau membubarkan anak-anak dan kroninya, renacana peminjaman dana itu ditarik kembali. Padahal sebagaian besar Bank-bank itu sudah dalam kedaan kacau.
Kelemahan Soeharto adalah terlalu membela anak-anak keluarga dan kroninya. Sehingga Bank Duniapun ditentangnya. Sehingga Saoeharto tidak dapat dukungan dan jatuh. Bahkan pengusaha dan militer sebagai penopang utama kekuasaannyapun pada akhirnya tidak memberikan dukungan karena sudah tidak melihat ada prospek lagi dalam kekuasaannya. Setelah Soeharto jatuh, Bank Dunia tidak serta merta dapat langsung melakukan kontrol terhadap penguasa baru di Indonesia.

Rezim pemerintahan Orde Baru yang pada waktu itu sudah memangalami banyak permasalahan tidak cepat-cepat membereskan masalahnya sehingga hanya mempersulit dan menambah beban bagi rakyat yang sudah lama merasa tidak puas. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan semakin di tambah dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, lauk-pauk, BBM, yang notabene merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi rakyat.

Rezim Orde Baru Soeharto akhirnya punya banyak cacatnya yang menjadi fatal karena tidak terkoreksi secara dini. Seandainya Pak Harto mau mundur pada pertengahan 1980-an dan cengkeraman sosial-politiknya bisa dikendurkan, keadaan mungkin sekali tidak separah sekarang. Negara, dan para pemimpinnya, yang mampu membanting setir demikian adalah RRC, yang sistem politiknya masih dikendalikan Partai Komunis, akan tetapi ekonominya direformasikan berdasarkan sistem pasar terbuka yang cukup bebas. Proses otonomi daerah di RRC senantiasa bisa dikendalikan Beijing, karena semua gubernur dan bupati diangkat dan diberhentikan pemerintah pusat.

Pembangunan politik dan ekonomi untuk negara besar seperti Indonesia selalu memerlukan pemerintah yang kuat. Ini hanya ada selama zaman Soeharto, tetapi dengan pengorbanan demokrasi politik dan sosial. Satu-satunya masa pendek yang mungkin bisa kita pelajari kembali, kalau mencari percontohan, adalah masa 1950-1957. Pada masa itu, pengaruh asing (kebanyakan memang Belanda) masih kuat. Orientasi kebijakan ekonomi masih rasional dan terbuka terhadap interaksi dengan dunia luar. Kehidupan politik masih cukup demokratis, dan partai opisisi ada. Beberapa tokoh yang pragmatik berpengaruh di bidang ekonomi, yakni Bung Hatta, Sjafruddin, Djuanda, Leimena, Sumitro, Wilopo, dan sebagainya. Bung Karno masih ada dengan pengaruhnya yang karismatik dan menyatukan bangsa, akan tetapi ia belum menjadi penguasa utama. Tetapi, bibit-bibit perpecahan politik sudah ada, dan konflik dunia, demokrasi lawan komunisme, sudah mulai masuk ke negeri ini. Indonesia memang tidak pernah bisa mengasingkan diri dari pengaruh-pengaruh dunia, baik politik maupun ekonomi.

Dalam membangun negara, kita harus membedakan antara state building dan nation building. Dalam tahap pertama, kita lebih berhasil dalam hal nation building, dan jasa Bung Karno tidak boleh dilupakan. Nation building selama 50 tahun dilakukan dan dilestarikan berdasarkan wacana melting pot, seperti di Amerika, di mana suku-suku bangsa kaum imigran yang menyusun Amerika harus melebur diri menjadi prototipe bangsa Amerika yang Anglosax dan Protestan. Ikanya lebih penting daripada bhinnekanya. Setelah 50 tahun, model nation building ini harus kita tinggalkan. Kebinekaan harus lebih ditonjolkan, akan tetapi kesatuan bangsa dan negara harus dipelihara, kalau bisa secara alami, atas dasar keyakinan nasional bahwa hidup sebagai warga bangsa besar lebih sentosa daripada sebagai warga negara kecil. Tetapi, terutama elite politik di Jakarta dan di Jawa, lagi pula TNI, harus mengubah wacana-wacananya. Sampai sekarang, konsensus yang praktis masih dicari.
State building rupanya jauh lebih sulit daripada nation building. Para peninjau asing yang kompeten (ahli ilmu politik) pada umumnya tidak terlalu menyangsikan bahwa Indonesia kelak pecah seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Semangat nasionalisme masih cukup kuat, walaupun sudah mengalami erosi. Yang membuat risiko besar perpecahan RI adalah bahwa pemerintahnya lemah. “Indonesia is not a failed state but a weak state”. Pemerintah di Jakarta lemah oleh karena terperangkap dalam proses demokratisasi.

Lemahnya pemerintah dan negara dewasa ini oleh karena alat-alat penegak kekuasaan tidak berfungsi: tentara, polisi, jaksa, hakim, sistem peradilan, dan sebagainya. Moral serta perasaan tanggung jawabnya dirusak oleh KKN dan oleh karena negara tidak bisa menjamin gaji dan balas jasa yang wajar. Maka, krisis ekonomi memperparah efektivitas aparat pemerintah dan negara. Anggaran belanja pemerintah terlalu digerogoti pembayaran kembali utang dan bunga. Beban utang ini ikut menyebabkan weak state. Ini mempermasalahkan untung dan ruginya bantuan internasional, juga peran asing (dan yang “nonpribumi”) di perekonomian kita.

Perlukah kita akan mereka, atau kita harus menegakkan kedaulatan serta kemurnian “negara pribumi” kita? Secara logis dan historis empiris, jawabnya: Indonesia tidak bisa keluar dari krisis dan kelemahan tanpa bantuan dari luar dan tanpa membuka diri terhadap unsur-unur asing dan yang nonpribumi. Ada kalangan (politisi pribumi) yang secara bangga mengatakan, kita bisa berdiri sendiri berdasarkan kekayaan alam kita. Pengalaman zaman Bung Karno sudah memberi pelajaran. Tidak ada gunanya mengusir Belanda, Cina, asing Barat, dan menolak penanaman modal asing. Bung Karno pun membuat pengecualian: perusahaan minyak bumi asing (Caltex dan Stanvac) yang sudah ada tidak diusir karena hasil devisa diperlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Suroso,P.C.1997. Perekonomian Indonesia.Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka

http://presidenindonesiakita.blogspot.com/2013/05/repelita-rencana-pembangunan-lima-tahun.html

http://wendimaruli.blogspot.com/2011/02/repelita-1-1969-1974.html

http://wahyubudiutami.blogspot.com/2011/05/repelita.html

https://elsyfany.wordpress.com/2013/04/28/tugas-perekonomian-indonesia-1/

http://vipanyus.blogspot.com/2013/10/perencanaan-pembangunan-di-indonesia.html

http://yayuksulistiyani.blogspot.com/2011/02/repelita-ii-1974-1979.html

https://uphieflutterby.wordpress.com/2011/09/27/sejarah-perkembangan-pembangunan-pertanian-di-indonesia/

http://fatihahfiqia.blogspot.com/2011/12/pelaksanaan-pembangunannasional.html http://ayucintyavirayasti.blogspot.com/2011/02/dampak-repelita-terhadap-perekonomian_28.html

http://herlinamayangsari.blogspot.com/2012/04/perekonomian-indonesia-di-era-sebelum.html

http://andyansac.blogspot.com/2011/03/perkembangan-perekonomian-pada-masa.html

Perekonomian Indonesia 2010 - 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman ,tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi ,pengangguran , kesempatan kerja, hasil produksi,dan sebagainya. Jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada negara tersebut.

Sudah hampir 66 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa penjajahan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada.

Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan perokonomian Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa penjajahan, orde lama, orde baru serta reformasi.

1.2    Rumusan Masalah

1. Apa tantangan Indonesia dalam masalah perekonomian ?

2. Bagaimana perkembangan perekonomian setiap tahunnya ?

3. Apa solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan perekonomian ?

1.3   Tujuan 

1. Mengetahui kondisi perekonomian Indonesia tiap tahunnya.

2. Memahami dan mengerti tentang tantangan perekonomian Indonesia.

3. Mengetahui perkembangan perekonomian di setiap tahunnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Perekonomian Indonesia Tahun2010

2010 menjadi tahun yang penting bagi Indonesia. Terpilihnya presiden baru, menandakan era baru dalam pemerintahan Indonesia. Keberhasilan Indonesia lepas dari jeratan krisis financial global, hingga mampu menjadi satu dari dua negara Asia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2009, membangkitkan optimisme di awal tahun 2010. Optimisme perekonomian ini yang sepatutnya dipertahankan oleh pemerintahan SBY dan menjadi landasan pembangunan di tahun 2010.

Secara umum, perekonomian Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan prestasi yang cukup baik. Sebagai negara yang mampu mencapai pertumbuhan positif selama masa krisis finansial global, Indonesia semakin mendapat kepercayaan di mata dunia Internasional. Hal ini terbukti dari meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index 2010-2011 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Indonesia berhasil meraih peringkat 44, naik 10 peringkat dibandingkan pada tahun 2009. Peringkat layak investasi Indonesia menurut S&P juga mengalami peningkatan dari BB menjadi BBB. Kenaikan peringkat layak investasi ini menunjukkan semakin dipercayanya pasar modal Indonesia di mata global.

Indikator makroekonomi Indonesia selama tahun 2010 menunjukkan adanya perbaikan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil melaju pada tingkat 6,1%, sedangkan tingkat inflasi hingga November berhasil ditahan pada level 6,33% (yoy). Hal ini didukung oleh rendahnya tingkat suku bunga BI yang dipertahankan pada level 6,5%. Rendahnya tingkat suku bunga acuan ini menyebabkan sektor kredit mengalami peningkatan tajam sehingga sukses memompa pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan kredit yang hingga bulan oktober mencapai 19,3% (yoy).

Indonesia juga mengambil keuntungan dari krisis ekonomi yang dialami oleh negara-negara uni eropa. Krisis tersebut menyebabkan adanya perpindahan aliran dana ke emerging market seperti Indonesia. Menurut data World Bank, total dana global yang hijrah ke emerging market hingga bulan oktober mencapai US$ 403 Miliar. Wajar apabila, ada sebagian dari dana global tersebut (US$ 15,7 miliar pada tiga triwulan pertama) yang mampir membanjiri pasar modal Indonesia. Banjir bandang dana global ini sukses mendongkrang IHSG mencapai di atas 3700. Diperkirakan akan terus meningkat pada tahun depan. Melonjaknya IHSG ini dikhawatirkan akan menyebabkan kerentanan apabila terjadi capital flight dari dana-dana asing tersebut. Kekhwatiran ini coba di atasi oleh pemerintah dengan terus mengkokohkan cadangan devisa. Hingga akhir November, cadangan devisa Indonesia sukses menembus angka US$ 92,759 Miliar atau sebesar 6,96 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah (BI, 2010). Dengan besarnya cadangan devisa yang dipunya oleh Indonesia, nampaknya perekonomian Indonesia masih akan stabil hingga tahun depan.

Seperti pendapat Seers (1973) bahwa permasalahan utama negara berkembang adalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan, Indonesia pun masih menghadapi permasalahan yang sama. Walaupun angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS menunjukkan trend penurunan, angka kemiskinan dan pengangguran Indonesia tetaplah tinggi. Pada tahun 2010, angka kemiskinan mencapai 34 juta, sedangkan angka pengangguran menjadi 9,5 juta. Lebih menyedihkannya lagi, sebagian besar dari penganggur adalah sarjana D3 dan S1. Jadi dapat disimpulkan, sebagian besar tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja berpendidikan SMA kebawah. Sementara masalah pemerataan pendapatan juga masih jadi momok selama satu dekade terakhir. Pemerataan pendapatan mengalami stagnansi selama bertahun-tahun. Hal ini terlihat dari stagnannya angka koefisien gini Indonesia selama satu dekade pada kisaran 3,6-3,8. Masalah ini menjadi serius karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menerus positif selama beberapa tahun terakhir tapi tingkat kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan masih tetap bermasalah. Alhasil dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati sedikit pihak.

Dengan berbagai pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perekonomian Indonesia, tentunya kita masih tetap harus optimis dalam menyongsong tahun 2011. Untuk menatap 2011 dengan optimismis, setidaknya ada dua perkerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah perbaikan infrastruktur. Kedua adalah perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan Infrastruktur

Perbaikan infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan. Kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih sangat menyedihkan. Global Competitivness report menempatkan kualitas infrastruktur Indoneisa pada peringkat 82, jauh tertinggal oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam (52), Malaysia (30), Thailand (35), dan Sinagpura (5). Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk pemerintah Indonesia.

Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur Indonesia adalah dengan menggunakan skema PPP (public private partnership) dalam pembiayaan infrastruktur. Mekanisme PPP atau di Indonesia disebut KPS (kerjasama pemerintah swasta) adalah mekanisme kerjasama jangka panjang antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan proyek infrstruktur. Menurut Yong (2010) mekanisme PPP membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Selama ini pemerintah mengalami budget constrain ketika ingin mengembangkan infrastruktur. Melalui mekanisme PPP, pemerintah akan mendapat bantuan pendanaan dan pembagian resiko bersama pihak swasta. Di Indonesia, PPP sudah mulai banyak digunakan. Setidaknya sudah ada 70 proyek infrastruktur yang sudah beroperasi yang memakai mekanisme PPP. Dengan semakin banyaknya proyek dengan mekanisme PPP, diharapkan akselerasi pertumbuhan infrastruktur Indonesia akan semakin cepat.

Kualitas pertumbuhan ekonomi

Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih rendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup tinggi, akan tetapi efek masyarakatnya terlalu rendah. Setap satu persen pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyerap 250 ribu tenaga kerja baru. Hal ini yang menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor non-tradable, yang notabane nya penyerapan tenaga kerjanya kecil. Pada kwartal IV 2010, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 13,6%. Bandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian yang merangkak pada angka 1,6%, padahal mayoritas masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Pertumbuhan sektor tradable, seperti industri dan pertambangan justru stagnan pada level dibawah 5%. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan sektor non-tradable yang mencapai di atas 6%. Jika melihat data-data tersebut, wajar apabila tingkat pengangguran dan kemiskinan Indonesia masih sangatlah tinggi. Sektor perekonomian Indonesia yang tumbuh hanyalah sektor yang cenderung padat modal bukan padat karya.

Menjadi suatu pekerjaan rumah untuk pemerintah untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya caranya adalah dengan memperkuat kembali industri nasional, terutama di sektor manufaktur dan agroindustri. Reindustrialisasi ini bisa dilakukan dengan menyokong pertumbuhan industri nasional melalui perbaikan infrastruktur, perbaikan birokrasi, dan pemberian bantuan modal bagi industri yang membutuhkan.

Perekonomian Indonesia Tahun 2011

Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 6,5% pada empat bulan terakhir tahun 2011, meski sebelumnya sempat muncul pesimisme karena anjloknya angka ekspor Desember lalu. Dengan demikian, target pertumbuhan yang dicanangkan pemerintah antara 6,3-6,5%, terpenuhi sepanjang tahun lalu. Angka yang dilansir BPS ini memupus keraguan akan memburuknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena pada Desember lalu angka ekspor justru melemah hanya mencapai 2,19% dibanding angka yang sama tahun sebelumnya dan merupakan yang terendah sejak September 2009. Pada bulan Oktober dan November 2011, ekspor juga melemah menjadi 16,7 dan 8,25 %, padahal angka ekspor rata-rata sejak Juli-September mencapai 40,5%.

Meski demikian, melemahnya ekspor ditutup oleh melonjaknya konsumsi dalam negeri sementara minat investasi juga tetap tinggi pada kuartal keempat 2011, ditandai dengan naiknya angka investasi asing (FDI) yang mencapai 25%. Kalangan pengamat menghubungkan naiknya angka investasi asing ini dengan kembalinya standar layak investasi (investment grade) yang diumumkan oleh lembaga pemeringkat Fitch, pada pertengahan Desember lalu. Pemeringkat lain, Moody's dan Standard and Poor's, kemungkinan besar akan mengikuti langkah itu tahun ini, yang dipandang akan menjadi dorongan makin besar pada investor untuk berbisnis di Indonesia.

Meski demikain suhu ekonomi dunia yang sedang terganggu akibat krisis berkepajangan di AS dan Eropa, diperkirakan akan turut berimbas ke Indonesia sehingga lembaga seperti Bank Indonesia menurunkan target pertumbuhan 2012 menjadi 6,3-6,5%, lebih rendah dari target pemerintah yang mencapai 6,7%. Dari sisi internal, persoalan yang dianggap bisa mengganggu laju pertumbuhan ekonomi adalah masalah perburuhan yang pada beberapa pekan terakhir dianggap meresahkan investor asing terutama yang bergerak di bidang industri manufaktur. Pengusaha menuding pemerintah daerah menggunakan kasus perburuhan sebagai alat politik untuk kepentingan mereka, sehingga merugikan perhitungan bisnis mereka untuk tahun 2012.

Perekonomian Indonesia 2012

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 juga didorong karena diakuinya perekonomian Indonesia oleh negara-negara berkembang. Beberapa negara berkembang menganggap bahwa Indonesia sudah dapat mengelola ekonominya dengan baik. Optimisme prospek perekonomian tahun 2012 juga didorong adanya peningkatan rating Indonesia yang masuk ke level investment grade. Dengan demikian, beberapa negara berkembang sudah menunjukkan rasa percaya yang tinggi untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. “Hal ini akan berdampak positif. Misalnya perusahaan multinasional akan melakukan investasi jangka panjang. Selain supply uang akan meningkat, job opportunity juga akan meningkat. Seiring dengan hal tersebut, kondisi perbankan nasional juga sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi aset, penyaluran kredit, rasio permodalan, dan kualitas kredit perbankan di Indonesia.  Kedepannya, kinerja perbankan nasional akan tetap solid karena didukung oleh beberapa hal, yakni kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat dan kualitas fundamental sektor perbankan nasional yang berada dalam kondisi yang baik.”Tidak Ada Masa Depan Buat Orang-Orang Pesimis yang Terlalu Mengkhawatirkan Kemajuan Ekonomi Negaranya. Masa Depan Ada Pada Orang-Orang Yang Berpikir Optimis”.

 Kondisi perekonomian global pada tahun 2011 menunjukkan kondisi yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut dapat berakibat negatif pada kondisi perbankan di berbagai negara, selain juga memiliki dampak terhadap meningkatnya resiko kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Walaupun demikian, kondisi buruk tidak terjadi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 6,5 persen. Hal ini juga seiring dengan kondisi perbankan di Indonesia yang cukup baik. “Berbagai kondisi kondusif tersebut tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah. Sementara Direktur Institutional Banking Bank Mandiri, Abdul Rachman mengatakan bahwa ketidakpastian global yang terjadi saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Hingga saat ini, kondisi perekonomian masih tidak menentu dan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu mendatang. Krisis perekonomian yang mulanya terjadi di Yunani ini sudah kian menyebar ke beberapa negara di Eropa, seperti Spanyol, Italia, Portugal, dan Perancis, yang terlihat dari meningkatnya biaya pinjaman dari negara-negara tersebut. Namun demikian, senada dengan Irwan, Abdul Rachman juga mengatakan bahwa di tengah ancaman krisis global, perekonomian Indonesia memiliki kondisi yang baik. Kondisi Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 bahkan diproyeksikan solid, dan memiliki peningkatan hingga 6,7 persen.  Menurutnya, hal ini besar dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik. “Ekonomi domestik tumbuh karena porsi ekonomi kita yang bergantung pada ekspor relatif kecil,” ungkapnya.

 Memasuki tahun 2012 sebagian orang  merasa khawatir oleh krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Eropa dan Amerika Serikat. Selama ini, dominasi dari kekuatan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat sangat luar biasa pengaruhnya terhadap perekonomian global. Oleh karena itu, wajar saja bila banyak orang selalu melihat perilaku ekonomi Eropa dan Amerika Serikat sebagai alat ukur untuk menyelamatkan nilai dari kekayaan yang mereka miliki. Setelah melakukan pembelajaran dan mengutak-atik angka-angka untuk memprediksi perekonomian Indonesia di tahun 2012, hasilnya lebih kurang sama saja seperti yang sudah dibicarakan oleh banyak ahli dan pengamat ekonomi. Ekonomi Indonesia masih dijalan yang baik dan tetap akan memberikan pertumbuhan positif yang kemungkinan besar bertumbuh diantara 5,5% – 6,5% dengan inflasi di level 5% – 7%, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat akan berada di level 8900 – 9300. Secara intuitif saya merasakan bahwa perekonomian Indonesia akan bertumbuh secara stabil dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karenanya, tahun 2012 adalah tahun yang sangat optimistis buat mengarahkan ekonomi Indonesia kepada jalur yang diinginkan, agar dapat memberikan kesejahteraan buat masyarakat banyak. Oleh karena itu, mengarahkan dan memotivasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia kreatif, dan pariwisata akan membuat ekonomi Indonesia semakin tangguh di tahun 2012. Risiko dari perasaan khawatir terhadap keadaan di kawasan Eropa dan Amerika Serikat akan berdampak kepada sektor keuangan dan sektor pasar modal. Akibatnya, kemungkinan besar para investor lebih suka menyimpan uang mereka di logam mulia emas atau pun di properti.

 Properti yang kemungkinan akan diincer adalah tanah, dan biasanya investasinya bersifat jangka panjang dan tidak likuid. Kekuatan pasar domestik Indonesia sangatlah luar biasa. Kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang lebih suka berbelanja daripada menabung telah menjadi sebuah kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebab, uang akan terus berputar dan dalam setiap putaran uang tersebut akan menciptakan nilai tambah ekonomi. Kecerdasan untuk mengelola potensi, dan memotivasi pertumbuhan pasar domestik oleh pihak yang berwenang. Khususnya, untuk memudahkan produk dan jasa buatan dalam negeri agar dapat menjadi lebih efektif, kreatif, produktif, efisien, dan berdaya saing unggul dibandingkan produk import, akan menjadikan ekonomi Indonesia lebih kuat dan tidak perlu takut terhadap keadaan di kawasan Eropa dan Amerika Serikat.

 Tak bisa dipungkiri bahwa masuknya kembali Indonesia ke dalam investment grade versi fitch rating menimbulkan dampak besar. Setelah terseok-seok selama lebih dari 10 tahun menghuni ‘papan bawah’ pandangan dari investor, diharapkan akan menjadi perangsang perekonomian untuk kedepannya. Mungkin tak lama lagi, lembaga pemeringkat lainnya seperti Moody’s atau Standard & Poors akan mengikuti jejak Fitch dalam menaikkan rating Indonesia agar lebih terpercaya. Itu baik, karena terdapat isu bahwa para Manager Investasi Internasional wajib menanamkan investasi di negara yang ‘berlevel’ investment grade. Aliran dana masuk akan memberikan angin segar kepada Indonesia, peningkatan Investasi diharapkan akan memberi modal luas bagi lingkungan usaha sehingga menyerap para pekerja Indonesia. Selain itu, sisi makro Indonesia di tahun 2011 juga dirasa cukup baik. Ditandai dengan ketahanan ekonomi nasional ditengah gejolak ekonomi eropa dan politik di timur tengah. Selain itu, penurunan BI rate dan rendahnya inflasi diharapkan akan mendorong kredit usaha di tahun 2012.

 Tahun 2012 adalah tahun yang sangat tepat untuk Indonesia buat menyiapkan sistem perdagangan dan investasi yang kuat. Termasuk, menyiapkan kapasitas dan keunggulan daya saing industri Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan jasa di waktu yang akan datang; agar Indonesia tetap unggul saat berhadapan dengan ekonomi China, India, dan negara-negara penghasil produk murah lainnya. Awal tahun, waktu yang tepat untuk para analis menunjukkan kemampuan nya untuk meramalkan posisi perekonomian satu tahun kedepan. Dengan banyaknya faktor yang bisa mempengaruhi perekonomian secara langsung maupun tidak, analisa perekonomian menjadi tidak mudah dan kita akan mendapati berbagai versi analisa dari para ekonom. Patut dicermati terkait analisa perekonomian di awal tahun, karena akan menyangkut ekspektasi dari para stakeholder dalam perekonomian itu sendiri. Masing-masing stakeholder dengan kepentingan berbeda akan melakukan tindakan yang efektif di awal tahun, tentunya untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari perekonomian.

Analis lain juga banyak memiliki pendapat yang kontra, mereka kurang optimis dalam menilai dan mengekspektasikan ekonomi Indonesia kedepan. Lagi-lagi berkaitan dengan Investment grade, kenaikan level Indonesia tidak akan berpengaruh besar pada perekonomian. Krisis utang eropa, menyebabkan para investor menilai bahwa ekonomi dunia yang sangat elastis terhadap permasalahan ini. Berlarut-larutnya penyelesaian akan membuat investor beralih pada investasi yang lebih aman. Untuk Indonesia, krisis tersebut sangat berhubungan dengan ekspor. Uni eropa merupakan mitra yang sangat besar untuk pasaran produk ekspor dari indoensia. Pelambatan ekspor akan terjadi lebih dalam di tahun 2012 karena terjadi berbagai pengetatan anggaran dari negara-negara Uni Erpoa.Usaha yang cukup bagus di tahun 2011 adalah mereka yang bergerak dibeberapa bidang yang berelemen api dan kayu. Bisnis yang berelemen api misalnya kimia, biro jasa, listrik, minyak pembakar, restoran, minyak kelapa sawit, pertambangan gas dan batu bara. Sementara itu bisnis yang berelemen kayu yang akan cerah misalnya furnitur, hasil perkebunan, fashion, kertas, percetakan. Bisnis yang berelemen air walaupun mengalami sedikit penurunan tapi masih bisa dikatakan cukup menguntungkan yakni biro wisata/perjalanan, perhotelan, ekspor-impor dan perikanan.Disisi lain, bisnis yang berelemen tanah seperti properti, pertambangan yang elemennya batu/tanah diprediksi tidak baik/ciong. Untuk bisnis yang berkaitan dengan elemen logam seperti otomotif, keuangan/perbankan akan mengalami kondisi yang sulit sehingga para pebisnis tersebut harus fight dan mengeluarkan biaya ekstra untuk berpromosi. Saham yang terdiri atas berbagai macam produk juga termasuk bisnis yang berlemen logam. Bagus tidaknya saham tergantung dari produknya. Jika ingin bermain saham, sebaiknya tetap mengacu pada 5 unsur (air,api,tanah,kayu,logam) di dalam satu tahun itu seperti apa. Jika mau main di saham batubara, perlu anda lihat dulu saham perusahaan tersebut milik siapa dan sehat atau tidak. Khusus untuk saham properti sebaiknya berhati-hati karena saham tersebut diprediksi tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan.

 Di tahun 2011, bisnis telekomunikasi akan cukup bagus meski persaingannya yang sangat ketat. Setelah ada perjanjian perdagangan bebas dengan china, kita bisa merasakan dan melihat bahwa produk dari china, khususnya telpon genggam yang beragam merk jumlahnya mengalir masuk dengan derasnya ke Indonesia. Dampak positifnya konsumen mempunyai banyak pilihan yang disesuaikan dengan kondisi keuangannya dan dampak negatifnya, produk serupa dalam negeri akan kalah bersaing yang secara mutu dan harga masih lebih baik. Jadi di tahun 2011, dunia perdagangan Indonesia masih kurang menggembirakan. Agar bisa bertahan dan memenangkan persaingan di pasar bebas maka mau tidak mau kita harus menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri agar kemampuan kita tidak kalah dengan asing.

Kondisi Global

Secara fengshui, negara-negara bagian utara dan selatan di tahun 2011 akan mengalami peruntungan yang cukup bagus termasuk korut dan korsel hubungannya akan lebih baik dan tidak setegang 2010. Kondisi yang tidak baik adalah negara bagian barat dan timur seperti masalah israel, asia timur, asia barat atau tepi barat yang konfliknya masih panjang. Yang menarik adalah hubungan Indonesia-Malaysia masih tidak menguntungkan karena mendapat tekanan dimana kita selalu berusaha baik namun kurang mendapat respon yang baik pula. Untuk itulah negara ini harus lebih fokus membangun diri sendiri dan kekuatan diri sendiri karena jika kita kuat maka otomatis akan disegani negara sekitar. Nilai rupiah di tahun 2012 akan diperkirakan mengalami penguatan, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebenarnya dari awal tahun hingga kuartal 3, rupiah masih sangat kuat bahkan pernah menyentuh level 8500/ dollar. Namun, di akhir tahun ini, rupiah melemah. Masih percayanya para investor terhadap dollar diyakini memberikan dampak besar dari pelemahan rupiah. Beberapa analis berpendapat, di 2012 nilai rupiah akan menguat kembali. Keberanian BI menurunkan suku bunga nya hingga 75 basis poin di tahun 2011, diharapkan akan meningkatkan kredit untuk usaha dan merangsang perekonomian. Tahun 2012, diperkirakan BI akan tetap menurunkan hingga 5,75%. Sebuah angka yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Namun, keengganan perbankan untuk menurunkan SBDK masih menjadi masalah. Diawal tahun ini, perbankan besar nasional memang berbondong-bondong menurunkan SBDK, tapi hal tersebut masih dipandang sinis sebagian pengamat. Spread masih saja tinggi, perbankan diharapkan lebih efisien dalam operasionalnya.

 Inflasi di 2012 akan melebihi inflasi di 2011. Prediksi bahwa akan terjadi kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan harga beras akibat banir Thailand akan menjadi pemicu kenaikan inflasi. Ini menjadi kontra terhadap prediksi penurunan BI rate menjadi 5,75 di 2012. Hal yang menarik lainnya adalah program besar pemerintah dengan adanya MP3EI. Memang banyak sekali yang kontra terhadap program ini karena dianggap sebagai alat pencitraan pemerintah dan pemborosan. Bayangkan saja, 4000 triliun akan dikeluarkan. Pandangan positif pun tak kalah banyaknya, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan terbangunnya infrastruktur untuk pembangunan akan meningkat. Yah, semua akan tergantung pada pelaksanaan di lapangan. Apakah ini bisa menjadi giant leap pembangunan Indonesia. Namun, apakah akan menjadi sarang terciptanya korupsi? Tugas kita lah untuk mengawalnya.

 Pro kontra mengenai proyeksi dan kebijakan yang akan diambil pemerintah kedepannya menarik untuk dicermati. Kita harus bisa mengawal isu-isu seputar ekonomi dan menjadi ‘anjing’ yang menyalak ketika terjadi penyelewengan. Untuk itu lah dibutuhkan pengetahuan dan bekal cukup mengenai perekonomian. Masyarakat harus lebih peka dan rajin membaca sehingga tidak dibodohi dan di ombang-ambing isu oleh para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pandangan optimis mengenai perekonomian jangan lah membuat kita menjadi terlena. Kewaspadaan harus tetap terjadi ditengah ketidakstabilan perekonomian global. Pandangan pesimis dari para ahli pun harus kita jadikan rujukan, namun tetap harus membaca situasi dan kondisi, sehingga tidak kehilangan peluang untuk berkembang dan berekspansi.

Perekonomian global yang tengah meredup akibat krisis utang Eropa dan Amerika Serikat, hendaknya segera diantisipasi oleh Indonesia dengan menciptakan iklim investasi yang ramah bagi investor, mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyiapkan kebijakan yang member kepastian bagi pelaku bisnis. Pasalnya, imbas krisi ekonomi global dikhawatirkan masih terus berlanjut hingga 2012. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D., mengungkapkan krisis Eropa-AS diperkirakan akan mengganggu kinerja ekspor nasional, karena pasar Eropa dan AS masing-masing menyerap 13,3% dan 10% dari total ekspor non-migasselamaJanuari-Juli2011.

Ada lima tantangan dan risiko global yang dicatat KEN (Komite Ekonomi Nasional), yaitu pemulihan ekonomi negara maju yang masih akan lama karena persoalan struktural serta persoalan geopolitik dan geoekonomi G-20, seperti penyelesaian persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang Korea. Tantangan dan risiko global lainnya adalah kebijakan banjir likuiditas Amerika Serikat Quantitative Easing yang diambil dalam rangka menyelamatkan diri sendiri, dilema perang kurs dan risiko gagal bayar hutang negara-negara Eropa.

Perekonomian Indonesia  2013

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun. Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada 2011, dan 6,23 persen pada 2012, pertumbuhan ekonomi 2013 berada dibawah 6 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 sebesar hanya 5,78 persen. Angka tersebut turun dibandingkan sepanjang 2013 sebesar 6,23 persen.  Kepala BPS Suryamin memaparkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2013 sebesar 5,72 persen, atau mengalami penurunan 1,42 persen dibanding kuartal III-2013. "Triwulan empat ini dari pengalaman selalu lebih rendah dibanding triwulan tiga setiap tahunnya," kata Suryamin, di Kantor  BPS, Rabu(5/2/2014). 

            Kendati mengalami penurunan, Suryamin mengatakan ekspor pada triwulan IV-2013 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan negara-negara yang tadinya terdampak krisis global seperti China dan Amerika Serikat mulai pulih. Bakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tadinya diprediksikan hanya 1,6 persen, realisasinya 1,9 persen. 

"Ini artinya perekonomian global berdampak pada ekonomi kita, terutama untuk ekspor dan sektor lain seperti wisatawan mancanegara," terang dia. 

            Lebih lanjut dia mengatakan, pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen, dengan nilai Rp 292,4 triliun. Berturut-turut disusul sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 7,56 persen, dengan nilai Rp 272,1 triliun.  Sektor ketiga yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah konstruksi, di mana mencatat pertumbuhan 6,57 persen dengan nilai Rp 182,1 triliun.  Sementara itu pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tercatat paling kecil sebesar 1,34 persen dengan nilai Rp 195,7 triliun. 

"Gadget membuat pertumbuhan signifikan di sektor komunikasi menjadi paling tinggi. Pembangunan real estate positif, demikian juga dengan lembaga keuangan. Konstruksi tumbuh positif karena ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun. Terutama yang dilakukan pemerintah dalam rangka MP3EI," jelas Suryamin. 

Sedangkan jumlah total produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2013 adalah Rp 9.084 triliun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Sedangkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (tahun 2000) adalah Rp. 2770,3 triliun

Untuk kuartal-IV 2013 sendiri PDB ADHB sebesar Rp 2.367,9 triliun, dan ADHK sebesar Rp 699,9 triliun. Angka ini naik dibanding kuartal-IV 2012, dimana PDB ADHB sebesar Rp 2.092,4 triliun, dan ADHK sebesar Rp 662,1 triliun.

Perekonomian Indonesia 2014

Kondisi ekonomi makro  sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang cukup baik sebagaimana ditunjukkan melalui indikator makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,1 persen (angka sementara), lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang sebesar 5,5 persen.

“Ini tentunya terkait dengan kondisi global dan kondisi kita sendiri, di mana besarnya defisit transaksi berjalan membuat baik kebijakan moneter dan fiskal sifatnya kebijakan yang ketat. Dengan kebijakan yang ketat, maka otomatis memang pertumbuhan akan terkendala, sehingga tidak mencapai apa yang diharapkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodojonegoro dalam konferensi pers ‘Perkembangan Perekonomian Terkini Serta Kinerja Realisasi APBNP Tahun 2014’ di kantornya, Senin (5/1).

Selain itu, tingkat inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 8.36 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2014 yang sebesar 5,3 persen. Hal ini terjadi karena APBN-P 2014 belum mengasumsikan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Realisasi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,8 persen, lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2014 yang sebesar 6,0 persen.

Sementara itu, realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat rata-rata sebesar Rp11.878/dolar AS, lebih tinggi dari angka yang ditetapkan dalam APBN-P 2014, sebesar Rp11.600/dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 97 dolar AS per barel, lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2014, sebesar 105 dolar AS per barel.

Untuk rata-rata lifting minyak mentah Indonesia, realisasinya mencapai 794 ribu barel per hari, lebih rendah dari target dalam APBN-P 2014 yang sebesar 818 ribu barel per hari. Terakhir, realisasi lifting gas mencapai target yang ditentukan dalam APBN-P yaitu 1.224 ribu barel setara minyak per hari.(ya)

Perekonomian Indonesia 2015

Awal tahun 2015 menjadi momentum tepat untuk memprediksi kondisi perekonomian Indonesia kedepan. Sebagai salah satu negara yang baru saja mengalami perombakan politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan mempengaruhi proyeksi ekonominya. Meskipun laju perekonomian di tahun lalu mengalami perlambatan, namun sejumlah ahli dan ekonom justru memprediksi bahwa di tahun 2015 perekonomian Indonesia akan mengalami peningkatan. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bahkan ditengah kondisi ekonomi internasional yang terbilang pesimis dalam beberapa tahun terakhir? Berikut ini sejumlah data yang dikumpulkan dari data-data Bank Indonesia dan sejumlah kalangan mengenai perkembangan ekonomi di tahun 2015.

Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.

Mengacu pada evaluasi terhadap perekonomian di tahun lalu, di tahun ini Bank Indonesia memperkirakan  perekonomian Indonesia semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, ditopang oleh perbaikan ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional. Perekonomian Indonesia tahun 2014 diprakirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan dengan 5,8% pada tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan AS. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan program penghematan anggaran.

Sementara itu, kegiatan investasi juga masih tumbuh terbatas. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%. Berbeda dengan 2014, di samping tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, tingginya pertumbuhan ekonomi di 2015 juga akan didukung oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

BAB III

PENUTUP

3.1    Kesimpulan

Di dalam APBN-P Tahun 2015, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan PDB 5.7 persen (t/t) meningkat dari pertumbuhan angka 5.02 persen yang tercatat pada tahun 2014. Presiden Indonesia Joko Widodo, yang resmi mulai menjabat pada bulan October 2014, optimis bahwa target ambisius ini dapat dicapai walaupun lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia masing-masing pada angka 5.2 persen dan 5.0 persen, pada tahun 2015. Kedua institusi tersebut menilai rendah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 akibat dampak negatif perekonomian global yang menyebabkan pembiayaan eksternal yang lebih ketat dan dapat menimbulkan suku bunga nasional yang tinggi, sehingga menambah tekanan terhadap bank, perusahaan lokal dan rumah tangga untuk menyelesaikan utang, sekaligus menghambat kemampuan untuk berinvestasi atau belanja. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5.4 - 5.8 persen tahun ini.

Dengan demikian, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana Indonesia dapat berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi 5.7 persen pada tahun 2015. Langkah di bawah ini dinilai sangat diperlukan:

1.      Investasi publik di sektor infrastruktur

2.      Memperbaiki iklim investasi

3.      Menjadi eksportir produk manufactur

4.      Menurunkan patokan suku bunga

5.      Meningkatkan stabilitas politik

Daftar Pustaka :

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/12/30/catatan-perekonomian-indonesia-2010-328697.html 

http://emilyaumil.blogspot.com/2014/06/pertumbuhan-perekonomian-indonesia-pada.html

http://tadeussupandiretok.blogspot.com/2013/03/makalah-perekonomian-indonesia.html

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/05/1221161/tahun.2013.ekonomi.indonesia.hanya.5.78.persen 

Nb :  Tulisan ini merupakan tugas perekonomian indonesia